Rabu, 14 Juni 2017

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 18 April 2017

Jamin Kualitas, PP No. 11/2017: Pengadaan PNS Dilakukan Secara Nasional

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Manajemen PNS itu meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan Jabatan; d. pengembangan karier; e.pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. Perlindungan.

Ditegaskan dalam PP tersebut, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:  a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. Gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PP tersebut.

Adapun penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.  Untuk itu, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan dilakukan per jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan  prioritas kebutuhan.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi  kebutuhan jumlah dan jenis: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk kebutuhan PNS secara nasional, menurut PP ini, ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara) pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usul dari: a.PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Pusat; dan b. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pengadaan PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu menegaskan,  untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.

Pengadaan PNS, menurut PP ini, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a.Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS;  dan  g. pengangkatan menjadi PNS.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; b.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah  mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; e.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan i.persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

“Batas usia sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 23 ayat (2,3) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Adapun seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) tahap: a.seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c.seleksi kompetensi bidang.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, dan akan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.

PP ini menegaskan, calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Adapun calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 tersebut.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 01 April 2017

Pengangkatan Bidan Tidak Tetap Menjadi ASN Terganjal UU

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendesak pemerintah pusat mengubah Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan ASN khusus tenaga profesional yang dibutuhkan pemerintah. Hal itu menyusul mengenai polemik pengangkatan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak terakomodir dalam pengangkatan bidan ASN karena melampaui batas usia.

Dikatakan Dede Yusuf saat dikonfirmasi di sela-sela kunjungan daerah pemilihan dalam menyerap aspirasi tenaga kesehatan di Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, Sabtu 1 April 2017, pengangkatan bidan PTT ini memang merupakan program pemerintah pusat. Dari jumlah PTT 2017 yang mengikuti seleksi pengangkatan sebanyak 42.000 orang, lanjut Dede, pemerintah hanya mengangkat bidan PTT ini sebanyak 38.000 orang sudah diangkat menjadi ASN.

“Sedangkan sisanya sekitar 4.000 bidan yang usianya di atas 35 tahun dan ini terganjal Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang hanya mengangkat calon ASN di bawah usia 35 tahun. Tentunya ini menjadi masalah lainnya. Akhirnya, kami di Komisi IX DPR RI mengusahakan agar sisa bidan PTT yang belum diangkat ini agar diberikan hak yang sama atas dasar lama pengabdian sesuai SK Kemenkes tentang persyaratan pengangatan,” kata Dede Yusuf.

Pertimbangan tersebut diupayakan Ketua Komisi IX DPR RI ini, mengingat tenaga bidan merupakan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan pemerintah daerah. Pasalnya, sebaran tenaga bidan di Indonesia saat ini belum merata.

“Akhirnya kami meminta pemerintah hanya mengubah peraturan pemerintah tentang pengadaan ASN bukan undang-undang ASN ini khusus bagi tenaga spesialis yang dibutuhkan negara untuk diangkat menjadi ASN. Saya juga sempat bertanya kepada Menteri Kesehatan mengenai jumlah rasio kebutuhan bidan ini. Ibu menteri (Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek, red) memang membutuhkan tenaga bidan karena banyak daerah-daerah yang bahkan satu desa tidak ada bidannya,” tutur Dede seraya menambahkan pemerintah pusat menawarkan pilihan lain yakni diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

“Semestinya PPPK daerah ini untuk mengakomodasi tenaga kesehatan yang baru masuk, bukan tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi. Dalam dunia medis semakin lama jam terbang seorang tenaga medis, maka pengalamannya pun semakin mumpuni. Berbeda dengan ASN yang menganggap usia produktif,” ucap dia.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Jumat, 27 Januari 2017

Peluang Pemerintah Kota Bengkulu untuk melaksanakan tes penerimaan CPNS semakin terbuka.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa peluang Pemerintah Kota Bengkulu untuk melaksanakan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin terbuka. Sebab, Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) telah memberikan isyarat menyetujui usulan Pemkot untuk melaksanakan tes CPNS tahun 2017 ini.

“Pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu bapak Menteri PAN dan RB sudah berjanji akan mengalokasikan CPNS untuk Kota Bengkulu dan daerah lainnya juga, insya Allah 2017 ini kita adakan,” ungkap Kepala BKD Kota Bengkulu Drs Bujang HR MM, kemarin.

Bujang menerangkan, pihaknya telah mengajukan sekitar 625 formasi CPNS. Pengajuan tersebut sesuai dengan kebutuhan PNS di Kota Bengkulu saat ini.

“Kalau arahan Pak Menteri kemarin, itu harus sesuai dengan jumlah yang pensiun. Kalau jumlah yang pensiun di Kota Bengkulu ya sekitar 600-san orang,” bebernya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan komunikasi secara intensif dengan Kemenpan agar Kota Bengkulu dapat melaksanakan tes penerimaan CPNS pada tahun ini.

Dijelaskannya, penerimaan CPNS yang akan diadakan tahun ini untuk seluruh formasi, mulai dari guru, tenaga medis, dan tenaga administrasi.

Terpisah, Sekrataris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Marjon MPd mengatakan, saat ini Pemkot Bengkulu sangat berharap dapat mengadakan tes penerimaan CPNS. Sebab, dengan penerimaan CPNS tersebut dapat meningkatkan kinerja Pemkot terhadap pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap 2017 ini ada penerimaan CPNS, untuk itu kita berdoa saja,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Bengkulu Ekspress.
Share:

Kamis, 26 Januari 2017

Rekrutmen CPNS 2017 Gunakan Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menuturkan pola rekrutmen CPNS pada 2017 tidak akan secara massal, tapi memakai formasi khusus. 

"Rekrutmen CPNS nantinya tidak secara massal, tapi ambil ASN dari formasi khusus, yakni dari lulusan sekolah pendidikan kedinasan," kata Menpan RB Asman Abrur, disela-sela kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I, di Bandung, Rabu (25/1/2017).

Ia menjelaskan salah satu bentuk dari formasi khusus itu adalah mengalokasikan sebagian kuota untuk penyandang disabilitas dan lulusan pendidikan kedinasan. 

"Saudara-saudara kita yang disabilitas juga yang menjadi formasi khusus rekrutmen CPNS.Tahun ini kami buka untuk formasi khusus dan mulai sekarang sudah dibuat formasi," ucapnya. 

Menurut dia, untuk bisa mendapatkan PNS yang berkualitas maka standar nilai akademik peserta CPNS harus ditingkatkan yakni harus lulusan perguruan tinggi negeri dengan akreditsi 'A'.

"Dengan format khusus tersebut maka bisa direkrutmen CPNS yang memiliki kualitas terbaik dari dari perguruan tinggi terbaik dan kami utamakan ke depan ASN harus bersumber dari jebolan perguruan tinggi akreditasi A, IPK cumlaude, kalau ASN gitu saya yakin birokrasi kita akan maju," tuturnya. 

Rekrutmen CPNS format khusus, lanjut Menpan RB, juga akan dikhususkan bagi para atlet yang berprestasi di ajang nasional seperti PON hingga internasional seperti Olimpiade.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Kamis, 29 September 2016

Dalam waktu dekat pengadaan pegawai tahun 2016 akan diputuskan Kementerian PAN RB.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa setelah dua bulan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur menetapkan sejumlah quick win atau program prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya. Ia berharap, implementasivprogram-program dimaksud bisa membuahkan legacy yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal itu dikatakan Menteri Asman dalam perbincangan dengan awak media di Bandung, Kamis (29/09). "Kami telah menetapkan sejumlah quick win sebagai program prioritas, sesuai arahan Presiden," ujar Asman yang didampingi Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan 4 Deputi.

Dijelaskan, quickwin pertama adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini Menteri menekankan pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya berupa E-performance base Budgeting atau yang dikenal dengan e-budgeting. "Setiap anggaran yang keluar harus terukur, " ujarnya.

Quick win kedua, yakni penerapan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun Pemda. Di bidang kelembagaan, lanjut Menteri, setidaknya terdapat tiga quick win.

Pertama, penyederhanaan lembaga non struktural (LNS) yang sudah dilakukan belakangan ini akan dilanjutkan. "Barusan dilakukan terhadap sembilan LNS. Presiden memerintahkan untuk terus disederhanakan," imbuhnya. Langkah tersebut untuk meningkatkan efisiensi, terutama efisiensi kewenangan. "Kalau satu urusan sudah ditangani satu lembaga atau kementerian, jangan ada lembaga lain yang menangani," tegas Asman yang diiyakan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini.

Rini menambahkan, dari 115 LNS, sembilan sudah digabungkan ke kementerian, dan ada dua yang dalam waktu dekat akan digabung. Selanjutnya, sejumlah LNS yang dibentuk dengan undang-undang juga akan dievaluasi, meskipun diakui pelaksanaannya lebih rumit, karena harus mengubah undang-undang.

Namun Rini mengatakan, sesuai arahan Presiden, pihaknya terus mengawal pembuatan undang-undang yang mengamankan pembentukan lembaga baru. "Pembentukan undang-undang jangan mengamatkan pembentukan lembaga baru," ujarnya.

Quick win dari Kedeputian Kelembagaan dan Tatalaksana berikutnya adalah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-goverment bagi pemerintah daerah "Sejauh ini banyak yang sudah berhasil menerapkan dan manfaatnya sangat banyak. Kami akan merekomendasikan agar daerah lain supaya meniru daerah tersebut," ujar Asman, seraya menambahkan dalam waktu dekat akan menetapkan daerah-daerah yang menjadi role model.

Meskipun masih wacana, Menteri PANRB akan mendesiain penyederhanaan sekolah-sekolah kedinasan serta lembaga-lembaga Diklat di bawah kementerian dan lembaga. Kemungkinan akan dibuat semacam holding, sehingga tercipta efisiensi yang cukup besar. Sebab keberadaan institusi tersebut semuanya untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS. "Kami masih mengkaji," imbuh Menteri.

Quick win berikutnya, dari Kedeputian SDM Aparatur, dikatakan bahwa saat ini fokus untuk mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang-Yndsnf No. 5/2014 tentang ASN. Mudah-mudahan akhir bulan ini PP tentang Manajemen PNS selesai. "Kalau PP ini selesai segera diikuti dengan PP lainnya," ujar Menteri.

Menteri juga menegaskan, quick win berikutnya adalah membangun sistem informasi manajemen. Saat ini beberapa kementetian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah nyambung. Tapi antara BKN dengan Pemda belum. "Nantinya ASN yang ngurus kenaikan pangkat jangan lagi nenteng-nenteng map," ujr Asman yang diamini Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja.

Terkait dengan pengadaan pegawai tahun 2016, yang juga merupakan quick win, Menteri menegaskan bahwa saat ini belum diputuskan. "Dalam waktu dekat akan kami putuskan," ujarnya.

Dikatakan, quick win berikutnya adalah menjadikan ASN sebagai perekat nasional, seperti diperintahkan Presiden kepada Menteri Asman.

Quick win di bidang pelayanan publik antara lain Penilaian pelayanab publik di daerah, seperti Samsat, Inovasi Polres, pelayanan SIM. Selain itu, Kementetian PANRB terus mendorong replikasi inovasi pelayanan publik. "Bulan depan akan digelar forum replikasi inovasi pelayanan publik. Seluruh daerah akan diundang," ujar Asman.

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menambahkan, saat ini penanganan pengaduan pelayanan publik dialuhkan ke Kementerian PANRB. Menteri menegaskan, dua bulan sudah cukup untuk mempelajari, dan kini saatnya untuk eksekusi. 

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN RB.
Share:

Sabtu, 24 September 2016

Masih ada peluang bagi pemerintah untuk merekrut CPNS dari jalur pelamar umum.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa ini ada kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, masih ada peluang bagi pemerintah untuk merekrut CPNS dari jalur pelamar umum.

Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, pemerintah saat ini sedang mengkaji peluang rekrutmen CPNS. Pertimbangan utamanya ada pada ketersediaan anggaran.

"Saat ini anggaran negara terbatas. Itu sebabnya, pemerintah benar-benar menghitung kebutuhan PNS dan anggaran yang tersedia," kata Herman kepada JPNN, Minggu (25/9).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang hanya menyetujui pengangkatan CPNS formasi tertentu pada tahun ini. Namun, kata Herman, masih ada kesempatan bagi pelamar umum.

Hanya saja Herman belum bisa memastikan alokasi kursi yang tersedia untuk pengadaan PNS dari jalur pelamar umum. Dia hanya mengimbau mayarakat yang hendak mendaftar untuk mempersiapkan diri.

"Silakan menyiapkan diri sedari sekarang. Karena ada peluang rekrutmen CPNS jalur umum meski kuotanya tidak banyak," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 19 September 2016

Pemerintah dan DPR Rapat Bahas Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh (THL TBP) di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Komisi IV DPR RI hari  Kamis (15/9/2016) menggelar rapat terkait pembahasan mekanisme pengangkatan menjadi CPNS atas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh (THL TBP) di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dihadiri 4 kementerian terkait Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan (KHL), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Rapat yang berlangsung selama 3 jam tersebut, DPR meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan tenaga honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun hal tersebut masih harus dibahas kembali di pemerintah.

Paling tidak, ada 2 poin utama yang disepakati Komisi IV dengan 4 kementerian yang hadir dalam rapat.

"Komisi IV DPR memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengalokasikan formasi pengangkatan 6.075 orang, dan meminta untuk menerbitkan PP tentang P3K sebagai dasar pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk THL TBP lainnya," kata Herman Khaeron, Ketua Sidang Komisi IV DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Selain itu, jika masalah pengangkatan THL TBP belum juga selesai tahun ini, pihaknya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementan, KKP, dan KLH memperpanjang kontrak mereka.

"Komisi IV juga meminta kepada Kementan, KKP, dan KLH memperpanjang kontrak THL TBP dan sejenisnya pada tahun berikutnya," jelas Herman. 

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Sabtu, 10 September 2016

Pendaftaran CPNS Formasi Penyuluh Pertanian Tahun 2016 Resmi Dibuka

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi seluruh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Kementerian Pertanian, sejak Kamis (8/9) pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Penyuluh Pertanian bagi THL-HB Tahun 2016 yang ada di seluruh Indonesia telah resmi dibuka. Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Herman di ruang kerjanya, Jumat (9/9).

Herman mengatakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengadaan CPNS formasi Penyuluh Pertanian dari pelamar THL-TB sudah dilaksanakan di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (2/9), sehingga saat ini para calon pelamar yang memenuhi persyaratan dipersilahkan untuk mendaftar.

“Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon pelamar ialah berstatus sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian yang diangkat pada Tahun 2007 sampai dengan 2009 dan masih aktif sebagai THL-TB hingga saat ini. Dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2016,” ujar Herman.

Kemudian Herman menambahkan jika Info resmi pendaftaran tersebut telah diumumkan melalui website Kementerian Pertanian di alamat www.pertanian.go.id dan portal pendaftaran CPNS on-line milik BKN di alamat www.sscn.bkn.go.id.

“Diharapkan Calon Pelamar membuka dan membaca pengumuman pada website resmi.  Pendaftaran secara on-line telah dibuka sejak 8 September 2016 dan rencananya akan ditutup pada 20 September 2016,” tandas Herman.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Sabtu, 03 September 2016

Kementerian PAN dan RB masih melakukan perbaikan terkait dengan sistem perekrutan agar mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan kembali membuka perekrutan pegawai negeri sipil (PNS).
Namun belum diketahui pasti perekrutan itu dilakukan.
Menpan RB, Asman Abnur mengatakan, pihaknya kini telah memikirkan teknis perekrutan PNS.
Ia mengaku pihaknya masih melakukan perbaikan terkait dengan sistem perekrutan agar mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
“Aparatur sipil negara tidak boleh kalah dengan pegawai swasta, masa kami kalah dengan swasta. Dan saya bilang ke Badan Kepegawaian Negara mulai dari perekrutan sampai program pelatihan itu harus diperbaiki,” kata Asman kepada wartawan di Hotel Trans Luxury, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (2/9/2016).
Asman pun berencana membentuk panitia seleksi nasional (panselnas) khusus terkait dengan perekrutan PNS nanti.
Pihaknya berencana akan mencari lulusan sarjana yang memiliki indeks prestasi komulatif (IPK) tinggi.
“Khusus IP tinggi tidak perlu tes dan langsung masuk, dan kami butuh calon pegawai yang cum laude, termasuk atlet,” kata Asman.
Asman mengakui, pihaknya tengah membuat kriteria terkait hal tersebut.
Minimal, kata dia, pemilik IP tinggi itu harus berasar dari perguruan tinggi yang status akreditasinya A.
Dengan begitu, pemilik IP itu akan bertanggungjawab terhadap perguruan tinggi yang telah meluluskannya.
“Kalau penempatannya itu tergantung kementerian yang membutuhkan. Kan ada ukurannya. Itu teknis,” kata Asman.
Terkait jumlah perekurtan, Asman mengaku akan melakukan secara bertahap.
Menurutnya, perekrutan tidak dilakukan dalam jumlah yang banyak.
“Misalnya yang pensiun 100 ribu, kami merekrut 50 ribu,” kata Asman.
Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Jumat, 12 Agustus 2016

Hingga 2020, Sebanyak 752.271 PNS akan Pensiun

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa beragamnya kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, bukan masalah yang berdiri sendiri. Kondisi riil pegawai di tanah air, mulai dari jumlah, tingkat pendidikan, komposisi jabatan, serta tidak meratanya distribusi pegawai, turut memberikan sumbangan yang signifikan terhadap permasalahan tersebut.

Permasalahan itulah yang menuntut jawaban segera dari pemerintah, sehingga target Smart ASN pada tahun 2019 dapat dicapai. Saat ini, Kementerian PANRB tengah menyiapkan sejumlah kebijakan penataan kepegawaian, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam berbagai kesempatan mengatakan agar PNS tidak boleh kalah dengan pegawai swasta, khususnya pegawai perbankan. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Betapa tidak, jumlah PNS pada akhir Desember 2015, tercatat sebanyak 4.498.643. Dari jumlah itu, 20,94 persen merupakan pegawai instansi pemerintah pusat, dan 79.06 persen merupakan PNS yang bekerja di pemeritah daerah.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 476.574 PNS menduduki jabatan struktural, 2.300.350 PNS menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT), yang 74,56 persen diantaranya yakni 1.678.966 orang diantaranya merupakan guru. Jabatan lainnya antara lain perawat, dosen, bidan, penyuluh pertanian, dokter, penyuluh KB, dan lain-lain.

Adapun PNS yang menduduki jabatan fungsional umum tercatat sebanyak 1.721.719 orang, yang 430.026 orang diantaranya merupakan staf/administrasi umum, 147.087 orang tenaga kependidikan. Jabatan lainnya terdiri dari pengolah data/operator komputer, pengelola keuangan, tenga kesehatan, penganalisis, dan lain-lain.

Dalam kurun waktu 2010 – 2015, pertumbuhan jumlah PNS yang mengalami minus growth rata-rata -0,44 persen. Saat ini, sekitar 13,71 persen jumlah PNS berusia di atas 55 tahun. Dalam kurun waktu 2016 – 2020, sebanyak 752.271 PNS memasuki masa pensiun. Tahun 2016 ini, terdapat 122.515 orang yang memasuki batas usia pensiun (BUP), tahun 2017 132.815 orang, 2018 sebanyak 156.349 orang, tahun 2019 sebanyak 156.050 orang, dan tahun 2020 mencapai 184.542 orang.

PNS yang memasuki BUP dalam kurun waktu lima tahun ke depan, 313.434 orang diantaranya merupakan PNS dengan tingkat pendidikan rendah, yakni SLTA ke bawah. Sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan menengah (D1 – D4) sebanyak 184.572 orang, sementara yang tingkat pendidikannya S1 – S3 (tinggi) mencapai 254.265 orang.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, dalam penataan PNS atau yang sering disebut dengan istilah rasionalisasi, akan mengikuti arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni akan dilakukan secara alami dan bertahap. Artinya, jumlah pegawai yang direkrut tidak akan sebanyak jumlah PNS yang pensiun.

Untuk tahun ini, rekrutmen hanya dari lulusan sekolah kedinasan, dari bidang Kesehatan yakni dokter dan bidan yang merupakan pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, tenaga pendidikan khususnya untuk tenaga guru garis depan (GGD), serta tenaga harian lepas dan tenaga bantu (THL-TB) penyuluh pertanian.

Hla itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 135/2016 tentang Kebutuhan Pegawai ASN dari Lulusan Sekolah Kedinasan, dari bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pertanian.

Pelaksanaan tes untuk PTT Kementerian Kesehatan, sementara untuk GGD dan penyuluh pertanian segera dilakukan dalam waktu dekat. Untuk GGD, pelaksanaannya ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara untuk THL-TB penyuluh pertanian, dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Tentu saja semuanya dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Berita inibersumber dari Kementerian PANRB.
Share:

Senin, 08 Agustus 2016

Forum Bidan Desa PTT (Pusat) kembali mendesak pemerintah untuk mengumumkan hasil tes secara terbuka agar bisa dipantau oleh publik.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa empat hari lagi, pemerintah akan mengumumkan hasil tes CPNS dari bidan PTT dan dokter PTT. Namun, semakin dekat pengumuman, para bidan kian waswas. Mereka khawatir namanya tidak masuk pengangkatan kloter satu‎.

"Anggota kami banyak yang khawatir juga. Mereka khawatir bila pengumumannya tidak transparan," ujar Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka kepada JPNN, Senin (8/8).

Dia menyebutkan, sekitar 39 ribu bidan PTT berkeinginan diangkat tahun ini.

"Jujur saja kami masih meragukan pola pengangkatan bertahap ini. Sebab bisa saja teman-teman kami yang diangkat terakhir malah dipersulit," ucapnya.

Itu sebabnya, Forbides kembali mendesak pemerintah untuk mengumumkan hasil tes secara terbuka. Pengumuman dilakukan lewat website agar bisa dipantau oleh publik.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.